Bansos Daerah Lambat Cair Sri Mulyani Ultimatum Pusat yang Ambil Alih
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengultimatum sejumlah daerah yang hingga saat ini lambat melakukan pencairan sejumlah anggaran perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Dia mengatakan jika pencairannya tetap lelet dan lambat, pemerintah pusat yang akan mengambil alih proses tersebut.
"Tiap bulan kami transfer ke daerah baik DAU DBH. Kita akan katakan kalau enggak bisa eksekusi kita langsung intersep," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers PPKM, secara virtual Rabu malam (21/7/2021).
Menurut Sri Mulyani, dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat yang tertekan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Baca Juga: PPKM Level 4 Akan Berdampak ke Mobilitas dan Konsumsi Masyarakat
"Jangan sampai ironi di mana anggaran ada tapi kegiatan nggak terjadi karena enggak ada pengambilan keputusan," jelasnya.
Sebelumnya Sri Mulyani mengungkapkan sebanyak 324 daerah dari total 542 daerah masih lambat mencairkan anggaran perlindungan sosialnya hingga anggaran pemulihan ekonomi.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN Kita edisi Juli 2021 secara virtual, Rabu (21/7/2021).
"Ada 324 daerah yang realisasi belanja perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya itu baru 6,2 persen," kata Sri Mulyani.
Padahal kata Sri Mulyani anggaran untuk 324 daerah tersebut sebesar Rp 12,3 triliun, namun realisasinya hanya Rp 764 miliar rupiah.
Baca Juga: Bupati Cantik Senang PPKM Darurat Diperpanjang, Bakul Angkringan Ini Langsung Galau
"Jadi masih sangat kecil. Pemerintah daerah harus segera melakukan pelaksanaan ini karena rakyat membutuhkannya saat ini," tegasnya.
Belum ada Komentar untuk "Bansos Daerah Lambat Cair Sri Mulyani Ultimatum Pusat yang Ambil Alih"
Posting Komentar